Pendahuluan
Hukum sering pertama kali kita kenal sebagai teks: pasal undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, kontrak, atau surat keputusan. Cara melihat seperti ini penting, karena hukum memang membutuhkan rumusan yang dapat dibaca, dikutip, dan dijadikan pegangan. Namun, bila hukum hanya dipahami sebagai teks, kita mudah lupa bahwa hukum bekerja di tengah kehidupan manusia yang nyata.
Di pasar, orang berutang dan membayar bukan hanya karena ada pasal tentang perjanjian, tetapi juga karena ada kepercayaan, reputasi, rasa malu, hubungan langganan, dan kebiasaan setempat. Dalam keluarga, pembagian tanggung jawab sering dipengaruhi oleh adat, agama, ekonomi rumah tangga, dan hubungan kuasa, bukan semata-mata oleh kalimat dalam undang-undang. Di jalan raya, aturan lalu lintas ditaati, dilanggar, atau dinegosiasikan melalui kombinasi rambu, polisi, kebiasaan pengendara, desain jalan, dan anggapan masyarakat tentang apa yang “wajar”.
Dari kenyataan seperti inilah buku ini berangkat. Sociological jurisprudence adalah cara berpikir tentang hukum yang menempatkan hukum dalam hubungan erat dengan masyarakat. Istilah jurisprudence menunjuk pada pemikiran teoretis tentang hakikat, tujuan, dan cara kerja hukum. Kata sociological menunjukkan bahwa perhatian diarahkan pada kehidupan sosial: perilaku manusia, lembaga, kelompok, kepentingan, konflik, kebiasaan, dan perubahan masyarakat. Jadi, sociological jurisprudence tidak hanya bertanya, “Apa bunyi aturannya?”, tetapi juga bertanya, “Bagaimana aturan itu hidup, dipakai, diabaikan, dipertentangkan, atau mengubah masyarakat?”
Roscoe Pound, salah satu tokoh utama aliran ini, membedakan antara law in books dan law in action: hukum sebagaimana tertulis dalam buku dan hukum sebagaimana benar-benar bekerja dalam tindakan sosial (Pound, 1910). Perbedaan ini sederhana, tetapi sangat menentukan. Sebuah undang-undang dapat tampak rapi di atas kertas, namun lemah dalam praktik bila masyarakat tidak mengetahuinya, aparat tidak menerapkannya secara konsisten, biayanya terlalu mahal, atau isinya bertentangan dengan kebiasaan yang lebih kuat. Sebaliknya, suatu kebiasaan sosial dapat sangat mengatur perilaku meskipun tidak pernah ditulis sebagai undang-undang negara.
Di sinilah pemikiran Eugen Ehrlich menjadi penting. Ehrlich dikenal karena gagasannya tentang hukum yang hidup (living law), yaitu aturan-aturan sosial yang sungguh-sungguh mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum tidak hanya berada pada legislasi, ilmu hukum, atau putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri (Ehrlich, 1936). Maksudnya bukan bahwa undang-undang tidak penting. Maksudnya, untuk memahami hukum secara utuh, kita harus melihat aturan resmi bersama-sama dengan praktik sosial yang membuat orang benar-benar bertindak.
Contohnya, bayangkan sebuah komunitas pedagang kecil. Secara hukum negara, hubungan jual beli dapat dijelaskan melalui aturan tentang perjanjian, pembayaran, wanprestasi, dan ganti rugi. Namun dalam praktik, pedagang mungkin lebih sering menyelesaikan sengketa dengan musyawarah, menjaga hubungan jangka panjang, atau mengikuti kebiasaan pasar. Jika seorang pembeli menunda pembayaran, pedagang lain mungkin tidak langsung menggugat ke pengadilan. Mereka dapat memberi teguran, membatasi kredit berikutnya, atau meminta tokoh pasar menjadi penengah. Kebiasaan seperti ini bukan sekadar “adat kecil” yang tidak penting. Dalam kehidupan komunitas itu, kebiasaan tersebut dapat menjadi hukum yang hidup karena benar-benar mengatur tindakan.
Namun buku ini tidak akan memuja semua kebiasaan sosial. Hukum yang hidup tidak selalu adil. Suatu kebiasaan dapat menindas perempuan, merugikan anak, mengecualikan kelompok miskin, atau mempertahankan kuasa kelompok dominan. Karena itu, memahami hukum yang hidup bukan berarti menerima semua praktik sosial apa adanya. Memahami adalah langkah awal untuk menilai: praktik mana yang layak diakui, praktik mana yang perlu dikoreksi, dan praktik mana yang harus ditolak karena bertentangan dengan martabat manusia dan keadilan.
Di sisi lain, hukum juga dapat dipakai sebagai alat perubahan. Roscoe Pound menggambarkan hukum sebagai sarana untuk menata kepentingan-kepentingan sosial secara rasional, suatu gagasan yang sering diringkas sebagai law as social engineering atau hukum sebagai rekayasa sosial (Pound, 1942). Dalam bahasa Indonesia, “rekayasa sosial” kadang terdengar seperti manipulasi. Dalam konteks Pound, istilah ini lebih tepat dipahami sebagai upaya sadar untuk merancang lembaga dan aturan hukum agar konflik kepentingan dapat dikurangi dan kehidupan bersama dapat berjalan lebih tertib.
Misalnya, aturan keselamatan kerja tidak hanya mencatat kebiasaan lama di tempat kerja. Aturan itu berusaha mengubah perilaku perusahaan dan pekerja agar kecelakaan berkurang. Hukum lingkungan tidak hanya mengikuti kebiasaan industri membuang limbah, tetapi menetapkan batas, izin, sanksi, dan prosedur agar kepentingan ekonomi tidak merusak kepentingan masyarakat atas udara, air, dan tanah yang sehat. Hukum perlindungan konsumen tidak hanya membiarkan hubungan pasar berjalan bebas, tetapi mencoba memperbaiki ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan pembeli.
Akan tetapi, gagasan hukum sebagai rekayasa sosial juga memiliki batas. Masyarakat bukan mesin yang dapat diatur hanya dengan menekan tombol peraturan. Sebuah kebijakan hukum dapat gagal bila pembuatnya tidak memahami budaya hukum masyarakat, ketimpangan ekonomi, kemampuan lembaga, atau kepentingan pihak-pihak yang terdampak. Lawrence M. Friedman menjelaskan sistem hukum sebagai gabungan dari struktur, substansi, dan budaya hukum: lembaga hukum, aturan hukum, serta sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975). Dengan kata lain, perubahan hukum membutuhkan lebih dari sekadar teks baru. Ia membutuhkan lembaga yang mampu bekerja dan masyarakat yang melihat hukum sebagai sesuatu yang bermakna.
Buku ini akan mengajak Anda berjalan di antara dua gagasan besar itu. Pertama, hukum perlu sesuai dengan hukum yang hidup, karena aturan yang tidak berakar pada kenyataan sosial sering menjadi kosong, sulit ditaati, atau hanya menguntungkan pihak yang mampu memanfaatkannya. Kedua, hukum juga dapat menjadi sarana rekayasa sosial, karena masyarakat tidak selalu adil dengan sendirinya dan kebiasaan lama kadang perlu diubah melalui aturan yang lebih baik.
Ketegangan antara keduanya akan terus muncul. Bila hukum hanya mengikuti kebiasaan, hukum dapat membenarkan ketidakadilan yang sudah lama berlangsung. Bila hukum hanya mengejar perubahan dari atas, hukum dapat menjadi proyek negara yang jauh dari pengalaman warga. Sociological jurisprudence mengajarkan cara berpikir yang lebih hati-hati: hukum harus dibaca sebagai teks, tetapi juga diuji dalam kehidupan; hukum harus menghormati praktik sosial, tetapi juga berani menilai apakah praktik itu adil; hukum boleh merancang perubahan, tetapi harus memahami masyarakat yang hendak diubah.
Dalam bab-bab berikutnya, kita akan memulai dari pertanyaan dasar: mengapa hukum perlu dilihat secara sosiologis? Setelah itu, kita akan membandingkan pendekatan ini dengan positivisme hukum, yaitu cara pandang yang lebih menekankan hukum sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Kita lalu masuk ke pemikiran Eugen Ehrlich tentang hukum yang hidup, dilanjutkan dengan cara menemukan hukum yang hidup dalam keluarga, pasar, komunitas adat, organisasi, profesi, dan ruang digital. Setelah itu, kita akan mempelajari Roscoe Pound dan gagasan hukum sebagai rekayasa sosial, termasuk bagaimana hukum menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial.
Bagian-bagian berikutnya akan memperluas pembahasan ke efektivitas hukum, tradisi hukum global, pluralisme hukum, pengadilan, legislasi, kritik, dan kasus-kasus kontemporer. Dengan alur itu, buku ini tidak hanya ingin memberi Anda nama tokoh dan definisi. Tujuannya adalah membentuk cara membaca persoalan hukum: melihat aturan tertulis, mengamati praktik sosial, memetakan kepentingan, menilai ketimpangan, dan memikirkan perubahan yang bertanggung jawab.
Pegangan awalnya sederhana: hukum bukan hanya apa yang tertulis, tetapi juga apa yang hidup; hukum bukan hanya cermin masyarakat, tetapi juga alat untuk membentuk masyarakat. Di antara keduanya, seorang pembelajar sosiologi hukum perlu belajar bertanya dengan jernih, menilai dengan hati-hati, dan tidak cepat puas dengan jawaban yang tampak rapi di atas kertas.
References
Ehrlich, Eugen. 1936. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Translated by Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Pound, Roscoe. 1910. “Law in Books and Law in Action.” American Law Review 44: 12–36.
Pound, Roscoe. 1942. Social Control Through Law. New Haven: Yale University Press.